Automatic translation of this blog page: Terjemahan otomatis blog ini

Sabtu, 09 Maret 2013

Kumpulan Peraturan Terkait Diknas RI

Peraturan Perundangan Tentang Pendidikan

 Hierarki Produk Hukum
Rancangan Produk Hukum
  1. RUU yang sedang dibahas DPR
    1. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia: Pendidikan Tinggi (Berkas Uji Publik - Draft 22 Februari 2012)
    2. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2011: Pendidikan Tinggi (Draft 20 Maret 2011, Komisi X, DPR RI). Draft terkait tidak diketahui sumbernya, draft dari situs DPR RI sila unduh langsung (mirror). Catatan: ada beberapa perbedaan.
Undang-undang
  1. 22 Tahun 2011: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 dan penjelasannya (situs asli)
  2. 12 Tahun 2011: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (situs asli)
  3. 10 Tahun 2010: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dan penjelasannya (situs asli)
  4. 09 Tahun 2010: Keprotokolan (lengkap dengan penjelasan)
  5. 02 Tahun 2010: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (situs asli)
  6. 24 Tahun 2009: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negera, serta Lagu Kebangsaan (situs asli)
  7. 09 Tahun 2009: Badan Hukum Pendidikan 2009 (Wikisource)
    Putusan Mahkamah Konstitusi menolak UU BHP (situs asli),
    Tayangan pptx penjelasan dari Kemendiknas.
  8. 36 Tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (situs asli); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983.
  9. 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (situs asli)
  10. 32 Tahun 2004: Pemerintahan Daerah (Penjelasannya)
  11. 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (situs asli)
  12. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
  13. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)
  14. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (situs asli)
  15. 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
  16. 19 Tahun 2002: hak cipta (situs asli)
  17. 16 Tahun 2001: Yayasan (situs asli)
  18. UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, situs asli), dengan kelengkapannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek)
  19. 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (situs asli)
  20. 7 Tahun 1983: Pajak Penghasilan (situs asli)
  21. 8 Tahun 1974: Pokok-pokok Kepegawaian (situs asli)
  22. 1 Tahun 1974: Perkawinan (situs asli)
  23. 11 Tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (situs asli)
Peraturan Pemerintah
  1. 46 Tahun 2011: Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; pengganti PP No.10 Tahun 1979. (situs asli)
  2. 24 Tahun 2011: Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)
  3. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (situs asli)
  4. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (situs asli)
  5. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (situs asli)
  6. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (situs asli)
  7. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (situs asli)
  8. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (situs asli)
  9. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (situs asli)
  10. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (situs asli)
  11. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (situs asli)
  12. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (situs asli)
  13. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (situs asli)
  14. 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (situs asli)
  15. 90 Tahun 2010: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga - RKAK/L, pengganti Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 (situs asli, mirror)
  16. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (situs asli)
  17. 66 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (situs asli: PP dan Penjelasannya)
  18. 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
  19. 54 Tahun 2010: Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2010 kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima pensiun/tunjangan (situs asli)
  20. 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
    Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
  21. 40 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  22. 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
  23. 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs asli)
  24. 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya.
  25. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (situs asli)
  26. 38 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada yayasan. (situs asli).
  27. 37 Tahun 2009: dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
  28. 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (situs asli)
  29. 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (situs asli)
  30. 48 Tahun 2008: Pendanaan Pendidikan (Penjelasannya)
  31. 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) - situs asli
  32. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional (ermasuk membahas tentang: 1. SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan 2. KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) - situs asli.
  33. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
  34. 19 Tahun 2005: Standar Nasional Pendidikan
  35. 21 Tahun 2004: Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga - RKAK/L
  36. 11 Tahun 2002: Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  37. 98 Tahun 2000: Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  38. 29 Tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
  39. 61 Tahun 1999: Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum - format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
  40. 60 Tahun 1999: Pendidikan Tinggi
  41. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
  42. 45 Tahun 1994: Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, PNS, anggota ABRI, dan Pensiunan (sudah diganti dengan PP 80 Tahun 2010 )
  43. 16 Tahun 1994: Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  44. 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS - (situs asli)
  45. 45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
  46. 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
  47. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (situs asli)
  48. 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (situs asli)
  49. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (situs asli). Peraturan ini telah diganti oleh PP No.46 Tahun 2011.
  50. 7 Tahun 1977: penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2)
  51. 9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (situs asli)
  52. 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (situs asli)
Keputusan Presiden Republik Indonesia
  1. 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (situs asli)
  2. 9 Tahun 2001: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
  3. 93 Tahun 1999: Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
  4. 87 Tahun 1999: Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  5. 57 tahun 1986: Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri (situs asli)
Peraturan Presiden Republik Indonesia
  1. 44 Tahun 2012: Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
  2. 43 Tahun 2012: Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
  3. 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification Framework (IQF) - lengkap dengan lampirannya (situs asli)
  4. 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (situs asli)
  5. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015 (situs asli)
  6. 54 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (situs asli)
  7. 32 Tahun 2010: Peraturan Presiden Republik Indonesia No.32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional (situs asli)
  8. 25 Tahun 2010: Peraturan Presiden RI No. 25 tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok PNS menurut PP No. 08 tahun 2009 ke dalam Gaji Pokok PNS menurut PP 25 tahun 2010 (situs asli)
  9. 24 Tahun 2010: Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (situs asli) (ini yang membubarkan Direktorat PMPTK yang memicu demo para guru)
  10. 66 Tahun 2007: Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor
  11. 65 Tahun 2007: Tunjangan Dosen (Peraturan baru: 41 Tahun 2009)
  12. 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (situs asli)
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
  1. 053/P/2012: Perguruan Tinggi Penilai Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  2. 052/P/2011: Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 126/P/2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru bagi Guru dalam Jabatan (situs asli)
  3. 134/M/2010: Satuan Kerja (Satker) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011
  4. 126/P/2010: Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
  5. 108/P/2009: PT Penyelenggara Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen
  6. 022/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara sertifikasi bagi guru dalam jabatan, disahkan tgl 04 April 2009 (Berkas pelaksanaan, format pdf: Buku 1-1,8MB, Buku 2-1Mb pdf, Buku 3-0,6MB, Buku 4-0,5Mb, Buku 5-0,85MB)
  7. 015/P/2009: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan (022/P/2009) (mirror)
  8. 058 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan
  9. 056/P/2007: Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru
  10. 057/O/2007: Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru dalam jabatan
  11. 004/U/2002: Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
  12. 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  13. 184/U/2001: Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (pdf)
  14. 178/U/2001: Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi (pdf)
  15. 107/U/2001: Penyelenggaraan Program Pendidikan JARAK Jauh (situs asli) (berbeda dengan KELAS jauh, kalau program pendidikan jarak jauh dibolehkan, yang kelas jauh harus memenuhi ketentuan Permendiknas No. 30 Tahun 2009)
  16. 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli)
  17. 234/U/2000: Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (pdf)
  18. 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  19. 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
  20. 284/U/1999: Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 67 Tahun 2008)
  21. 264/U/1999: kerjasama antar Perguruan Tinggi dan SK Dirjen Dikti no 61/DIKTI/Kep/2000
  22. 212/U/1999: Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
  23. 181 Tahun 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  24. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
  25. 155/U/1998: Pedoman Umum Organisasi kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (situs asli)
  26. 223/U/1998: Kerjasama antar Perguruan Tinggi - pdf (dibatalkan oleh Kepmendikbud 264/U/1999 )
  27. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (html)
  28. 339/U/1994: Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta
  29. 036/U/1993: Gelar dan Sebutan Lulusan Perguruan Tinggi (sudah diganti dengan 178/U/2001)
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
  1. 24 Tahun 2012: Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
  2. 16 Tahun 2012: Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemdikbud , lengkap dengan lampirannya.
  3. 10 Tahun 2012: Wajib lapor harta kekayaan beserta lampirannya (Daftar Pejabat Eselon II, II, Unit Pelaksanaan Teknis, Perguruan Tinggi, Pejabat Perbendaharaan, Pejabat lain di lingkungan Kemdiknas yang wajib lapor harta kekayaan)
  4. 8 Tahun 2012: Pemberian insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Luar Negeri (situs asli).
  5. 7 Tahun 2012: Pemberian gaji dan insentif bagi pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan Indonesia di Sabah Malaysia (situs asli).
  6. 04 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penggunaan dan Pengelolaan Gedung/Kantor di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  7. 01 Tahun 2012: Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Membatalkan Permendiknas no. 36 tahun 2010) (situs asli)
  8. 50 Tahun 2011: Layanan informasi publik di lingkungan Kemdikbud
  9. 48 Tahun 2011: Perubahan nama Kemdiknas menjadi Kemdikbud
  10. 47 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (membatalkan Permendiknas No. 16 Tahun 2009)
  11. 44 Tahun 2011: Satuan Pengawasan Internal (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
  12. 38 Tahun 2011: Perubahan atas Permendiknas 18 Tahun 2011 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 38 Tahun 2011: 01, 02)
  13. 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli). Peraturan ini membatalkan Permendiknas no 68 Tahun 2009 dan 67 Tahun 2009.
  14. 20 Tahun 2011: Penyelenggaraan Prodi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (situs asli)
  15. 19 Tahun 2011: Pedoman Penetapan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan Ijazah dan Gelar Perguruan Tinggi Indonesia (situs asli)
  16. 18 Tahun 2011: Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Kemdiknas (Lampiran Permendiknas 18 Tahun 2011)
  17. 17 Tahun 2011: Pemberian Beasiswa untuk Pendidik (dosen tetap) dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi
  18. 3 Tahun 2011 (lengkap dengan lampirannya): Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007 (situs asli dan lampirannya)
  19. 48 Tahun 2010: Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
  20. 47 Tahun 2010: Standar Kompetensi Lulusan Kursus (situs asli)
  21. 44 Tahun 2010: Perubahan atas Permendiknas No. 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kemdiknas Tahun 2010-2014 (situs asli)
  22. 43 Tahun 2010: Penataan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  23. 39 Tahun 2010: Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Dan Keuangan Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  24. 38 Tahun 2010: Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru (situs asli)
  25. 36 Tahun 2010: Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  26. 35 Tahun 2010: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya (situs asli)
  27. 34 Tahun 2010: Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
  28. 33 Tahun 2010: Pemberian Bantuan Sosial Kepada Calon Penulis Buku (situs asli)
  29. 30 Tahun 2010: Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (situs asli)
  30. 24 Tahun 2010: Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (situs asli)
  31. 17 Tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  32. 9 Tahun 2010: Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan (situs asli)
  33. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (situs asli)
  34. 2 Tahun 2010: Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 (situs asli)
  35. 1 Tahun 2010: Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (situs asli)
  36. 73 Tahun 2009: Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana (S1)
  37. 68 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli). Versi scan (situs asli). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
  38. 67 Tahun 2009: Pedoman Akreditasi Berkala Ilmiah (situs asli). Dibatalkan oleh Permendiknas no. 22 Tahun 2011.
  39. 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
  40. 63 Tahun 2009: Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
  41. 61 Tahun 2009: Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (situs asli)
  42. 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
  43. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)
  44. 46 Tahun 2009: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (situs asli)
  45. 42 Tahun 2009: Standar Pengelola Kursus (situs asli)
  46. 41 Tahun 2009: Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan (situs asli)
  47. 33 Tahun 2009: Pedoman pengangkaan Dewan Pengawas pada PTN di Lingkungan Depdiknas yang menerapkan Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  48. 32 Tahun 2009: Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP (Permendiknas, Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI).
  49. 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  50. 26 Tahun 2009: Penyetaraan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri
  51. 20 Tahun 2009: Beasiswa Unggulan (situs asli)
  52. 19 Tahun 2009: Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor (situs asli)
  53. 18 Tahun 2009: Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing di Indonesia (situs asli)
  54. 16 Tahun 2009: Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (dibatalkan oleh Permendiknas No. 47 Tahun 2011)
  55. 8 Tahun 2009: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (situs asli)
  56. 85 Tahun 2008: Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi (situs asli)
  57. 67 Tahun 2008: Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagai pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
  58. 61 Tahun 2008: Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin yang merupakan kewenangan Menteri terhadap PNS di lingkungan Depdiknas (situs asli)
  59. 59 Tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)
  60. 58 Tahun 2008: Penyelenggaraan Program Sarjana (S1) Kependidikan bagi guru dalam jabatan (situs asli)
  61. 53 Tahun 2008: Pedoman penyusunan standar pelayanan minimum bagi PTN yang menerapkan Pengelolaan keuangan BLU (situs asli)
  62. 38 Tahun 2008: Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Depdiknas (situs asli)
  63. 27 Tahun 2008: Standar kualifikasi akademik dan kompentensi Konselor
  64. 20 Tahun 2008: Penetapan inpassing pangkat dosen bukan PNS yang telah menduduki jabatan akademik di PTS dengan pangkat PNS (situs asli)
  65. 19 Tahun 2008: Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen
  66. 18 Tahun 2008: Penyaluran tunjangan profesi dosen
  67. 17 Tahun 2008: Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  68. 09 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  69. 06 Tahun 2008: Pedoman penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi (situs asli)
  70. 42 Tahun 2007: Sertifikasi dosen (dibatalkan oleh Permendiknas 47 Tahun 2009)
  71. 30 Tahun 2007: Pengelolaan Rekening di Lingkungan Depdiknas
  72. 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  73. 25 Tahun 2007: Persyaratan dan Prosedur bagi WNA untuk menjadi Mahasiswa pada PT di Indonesia (situs asli)
  74. 20 Tahun 2007: Standar Penilaian Pendidikan
  75. 18 Tahun 2007: Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
  76. 17 Tahun 2007: Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007
  77. 16 Tahun 2007: Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetisi Guru
  78. 15 Tahun 2007: Sistem Perencanaan Tahunan Depdiknas
  79. 38 Tahun 2006: Persyaratan dan Tata Cara Perpanjangan Batas Usia Pensiun Guru Besar dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 09 Tahun 2008) (mirror)
  80. 32 Tahun 2006: Perubahan Keputusan Mendiknas Nomor 042/U/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum
  81. 28 Tahun 2006: Prosedur Penetapan Organisasi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara pada Masa Peralihan
  82. 1 Tahun 2006: Pemberian kewenangan kepada 4 PT BHMN untuk membuka dan menutup program studi pada PT yang bersangkutan
  83. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Keputusan Dirjen Dikti
  1. 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
  2. 70/D/T/2010: 17 Februari 2010, Perubahan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum Pendidikan (situs asli)
  3. 03/DIKTI/Kep/2010: Pemberian Mandat Kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan Evaluasi dan Penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di Lingkungan Perguruan Tinggi yang Bersangkutan (situs asli)
  4. 82/DIKTI/Kep/2009: Pedoman Penyetaraan Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Data)
  5. 66/DIKTI/Kep/2008: Pemberian kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen Dikti menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor (mirror)
  6. 163/DIKTI/Kep/2007: Penataan dan Kodifikasi Prodi Pada Perguruan Tinggi: lengkap dengan lampiran (mirror, lampirannya: 01, 02, tayangan sosialisasi)
  7. 44/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  8. 43/DIKTI/Kep/2006: Rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi (situs asli)
  9. 34/DIKTI/Kep/2002: Perubahan dan Peraturan tambahan SK Dirjen Dikti no. 08/DIKTI/Kep/2001 (situs asli)
  10. 28 /DIKTI/Kep/2002: Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi (situs asli)
  11. 26/DIKTI/KEP/2002: Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus
  12. 08/DIKTI/Kep/2002: Petunjuk Teknis Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi (situs asli)
  13. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000: Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  14. 61/DIKTI/KP/2000: Peraturan pelaksana Permendiknas 26 tahun 2007 tentang kerjasama dengan PT LN
  15. 275/DIKTI/Kep/1999: Tatacara Pengangkatan Pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, pembantu ketua dan pembantu direktur pada PTN di lingkungan Kemendikbud pada kondisi khusus terjadi pemberhentian atau mutasi jabatan sebelum masa tugas berakhir (situs asli)
Surat Edaran Sekjen Diknas, Dirjen Dikti, Direktur
  1. 1130/E4.1/2012: SE Direktur Diktendik: Pengajuan NIDN Baru dan perubahan data dosen.
  2. 928/E4.1/2012: Nomor Induk Dosen Nasional bermasalah lengkap dengan lampirannya. (surat edaran dan lampirannya)
  3. 64/E4.3/2012: Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen.
  4. 24/E/T/2012: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
  5. 0677/A.A5/SE/2012: Perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 6196/A.A5/SE/2011 Tentang Kepala Surat, Kode Unit Organisasi, Kode Unit Kerja, dan Cap Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. 213/E/T/2012: Panduan bagi Kontributor Portal Garuda. Formulir kesediaan menjadi kontributor (situs asli: 01 02 03).
  7. 212/E/T/2012: Pedoman Pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pengelolaan Jurnal Terbitan Berkala Ilmiah secara elektronik (online). (situs asli: Surat Edaran Dirjen, Panduan-37,5MB)
  8. 152/E/T/2012: ketentuan publikasi untuk program S1/S2/S3 yang merupakan salah satu syarat kelulusan, yang berlaku terhitung mulai kelulusan setelah Agustus 2012 (situs asli)
  9. 49/E4.4/2012: Surat edaran Direktur Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditdiktendik) tentang solusi penyaluran beasiswa luar negeri di awal tahun 2012 (mekanisme pencairan beasiswa)
  10. 2050/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang penggunggahan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat (situs asli)
  11. 2030/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi Pendidikan Dokter Gigi (S1)
  12. 1643/E/T/2011: Moratorium Prodi Keperawatan dan Kebidanan
  13. 1639/E/T/2011: Penghentian proses pengajuan usulan pembukaan program studi baru
  14. 1615/E/T/2011: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang Kualifikasi Pendidikan Dosen (situs asli)
  15. 2899.1/E4.1/2011: Surat Edaran Direktur Diktendik tentang NIDN (situs asli)
  16. 4087/E1.2/B/2011: Surat edaran Tentang Permendiknas Permendiknas 38 Tahun 2011.
  17. 1037/E4.3/2011: tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen (situs asli).
  18. 71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan Fungsional (situs asli)
  19. 1017/E/T/2011: Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran di Luar Domisili (situs asli)
  20. 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli)
  21. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
  22. 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
  23. 498/E/T/2011: Kualifikasi D-IV sama dengan S1
  24. 394/E/T/2011: Penegasan Pelaksanaan Permendiknas No. 58 Tahun 2008 (situs asli)
  25. 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  26. 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  27. 1436/D/T/2010: Pemberhentian sementara waktu semua proses pengajuan usulan pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1) serta pengecualiannya (situs asli).
  28. 1312/D/T/2010: Pengangkatan dan pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Pemerintah (situs asli)
  29. 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
  30. 1030/D/T/2010: Penataan Nomenklatur Program Studi Psikologi, Komunikasi Komputer dan Lanskap (situs asli)
  31. 2512/D2.5/2010: Surat Edaran Direktur Direktorat Akademik 07 September 2010 perihal Penataan Program Pertanian (situs asli)
  32. 1844/D2.2/2010: Surat Edaran Direktur Akademik 20 Juli 2010 tentang Mekanisme Pengajuan Pembukaan Program Studi Baru (situs asli)
  33. 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  34. 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
  35. 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  36. 1961/D/T/2009: Pemberhentian sementara alih kelola PTS
  37. 23327/A.4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang dosen tugas belajar (situs asli)
  38. 40/D/T/2009: Surat Edaran Dirjen Dikti tentang STOP Pembukaan prodi Keperawatan dan Kebidanan (situs asli)
  39. 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  40. 2920/D/T/2007: Penetapan daya tampung mahasiswa, perhatikan rasio maksimum dosen mahasiswa sejak tahun 2010 sudah diubah menjadi IPA 1:30 dan IPS 1:45, bukan 1:25 seperti yang tercantum di surat ini (mirror)
  41. Perka BKN no. 39/2007: Penjelasan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai tunjangan berkaitan rangkap jabatan, Bab III ayat 2 (situs asli)
  42. 2010/D/T/2006 dan 2267/D/T/2006: seleksi calon mahasiswa (situs asli 1, situs asli 2)
  43. 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  44. 2209/D/T/2001: Permohonan Rekomendasi Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
  45. 1840/D/T/2001: Ketentuan penerimaan mahasiswa asing di PTN (situs asli)
  46. 126/Dikti/Kep/2001, KS.01.02.1.5.3210 dan 469/PB/E.1/06/2001: Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Dikti dan Ditjen Pelayanan Medik, dan Ketua Umum IDI Indonesia tentang Pengelolaan Sistem dan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran (situs asli)
  47. 2668/D/T/2000: Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru
  48. 2630/D/T/2000: Larangan Penyelenggaraan Kelas Jauh (situs asli)
    Catatan: sila lihat peraturan lebih baru: 30 Tahun 2009: Penyelenggaraan Program Studi di luar domisili Perguruan Tinggi
  49. 3298/D/T/99 tentang Upaya pencegahan tindakan plagiat
  50. 1247/D/C/99: Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar (situs asli)
  51. 2705/D/T/1998: Persyaratan dan prosedur pengangkatan Pimpinan PTS (masih berlaku untuk PTS sampai sekarang, berbeda dengan PTN yang sudah memiliki Permendiknas No. 67 Tahun 2008) (mirror 1, mirror 2)
    23 Oktober 2005: Pengangkatan Pimpinan PTS tetap berpedoman pada Surat Dirjen Dikti No. 2705/D/T/1998 (situs asli)
  52. 2705/D/T/1998: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS
  53. 4039/D/T/93: Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS

Peraturan di Indonesia mengenai plagiarisma
  1. UU 19 Tahun 2002: hak cipta (situs asli)
  2. UU 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya), pada Pasal 25 ayat 2 serta Pasal 70
  3. Permendiknas 17 tahun 2010: Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (situs asli)
  4. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  5. Surat Edaran Dirjen 1311/D/C/2010: Pencegahan dan penanggulangan plagiat (situs asli)
  6. Surat Dirjen Dikti 3298/D/T/99: Upaya pencegahan tindakan plagiat (situs asli)
Berkas Sertifikasi Dosen dan Beban Kerja Dosen
  1. 47 Tahun 2009: Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (situs asli)
  2. Situs Kopertis Wilayah 12: memuat berkas sertifikasi dosen secara lengkap.
  3. Tahun 2012:
    1. Pedoman Serdos 2012, Materi Sosialisasi dan Petunjuk Penggunaan
    2. Berkas lengkap Maret 2012 (basisdata 1,5MB)
  4. Tahun 2011:
    1. Berkas lengkap Juli 2011 (24,5MB rar)
    2. Pembaharuan Sistem Serdos 2011 dan Prosedur Operasional Baku (POB) Serdos Integratif 2011 (situs asli: PS dan POB)
    3. Buku Serdos: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran (situs asli: Buku 1, Buku 2, Buku 3 dan Lampiran)
    4. Materi Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT (391KB pdf, situs asli)
    5. Materi Contoh Pelaporan Beban Kerja Dosen 2011 (90KB pdf, situs asli)
    6. Aplikasi Beban Kerja Dosen 13 Juni 2011 (750KB rar, situs asli)
    7. Arsip aplikasi versi sebelumnya: Aplikasi Beban Kerja Dosen 4 Mei 2011 (750KB rar, situs asli)
  5. Tahun 2010:
    1. Naskah Akademik (182KB pdf, situs asli)
    2. Penyusunan Portofolio (497KB pdf, situs asli)
    3. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data (287KB pdf, situs asli)
    4. Lampiran Buku 3 (593KB pdf, situs asli)
    5. Pedoman Beban Kerja (133KB pdf)
    6. Lampiran Beban Kerja (172KB pdf)
    7. Lampiran untuk diisi oleh dosen yang disertifikasi
      1. Identitas Dosen dan Lembar Pengesahan
      2. Lampiran P.IV: Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan
      3. Lampiran P.V: Deskripsi Diri (original)
      4. Lampiran P.V: Curriculum Vitae (original)
      5. Lampiran Format F1: Beban Kerja Dosen
  6. Tahun 2009:
    1. Naskah Akademik (173KB pdf, 381KB doc)
    2. Penyusunan Portofolio (471KB pdf, 708KB doc)
    3. Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data (334KB pdf, 414KB doc )
    4. Lampiran Buku 3:
      1. Lampiran M.1: Data Usulan
      2. Lampiran M.2: Penetapan Peserta oleh Ditjen Dikti (Format-B)
      3. Lampiran M.3: BA-1
      4. Lampiran M.4: BA-2
      5. Lampiran M.5: BA-3 (26KB doc)
      6. Lampiran M.6: Label amplop
      7. Lampiran M.7: BA-4 (30KB doc)
      8. Lampiran M.8: Label amplop
      9. Lampiran M.9: Label kothak
      10. Lampiran M.10: BA-5
      11. Lampiran M.11: Format-C
      12. Lampiran M.12: BA-6
      13. Lampiran M.13: Koding Perguruan Tinggi
      14. Lampiran M.14: Koding Rumpun, Sub Rumpun dan Bidang Studi
      15. Lampiran M.15: Persyaratan Peserta
      16. Lampiran M.16: Persyaratan Menjadi Asesor
      17. Lampiran M.17: BA-7
      18. Lampiran M.18: BA-8
    5. Lampiran P.I: Penilaian Mahasiswa Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    6. Lampiran P.II: Penilaian Sejawat Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    7. Lampiran P.III: Penilaian Atasan Terhadap Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    8. Lampiran P.IV: Penilaian Persepsional Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    9. Lampiran P.V: Deskripsi Diri Dosen Yang Diusulkan (143KB doc)
    10. Identitas Dosen dan Lembar Pengesahan (30KB doc)
Borang BAN PT
  1. 6 Tahun 2010: Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (situs asli)
  2. 28 Tahun 2005: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (membatalkan 187/U/1998)
  3. 187/U/1998: Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (sudah dibatalkan oleh Permendiknas No. 28 Tahun 2005)
  4. Dapatkan borang terbaru langsung dari Situs BAN PT
  5. Situs asli borang BAN PT
    1. Surat Edaran 609/BAN-PT/Edaran/III/2009, 10 Maret 2009, Pemberlakuan perangkat akreditasi
    2. Daftar Borang dan Instrumen Terbaru
  6. Sarjana-S1 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Sarjana
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi Sarjana
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi Sarjana
    4. Buku 3B-Borang Fakultas-Sekolah Tinggi
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen Akreditasi S1
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi Program Sarjana
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Prodi S1
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan
    9. Pedoman Evaluasi Diri
    10. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri 2009
  7. Pascasarjana-S2 - Edisi Sosialisasi Oktober 2009 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik S2 2009
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi PS S2
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi PS S2
    4. Buku 3B-Borang Unit Pengelola S2
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen S2
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS S2
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS S2
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan S2
    9. Pedoman Evaluasi Diri
  8. Pascasarjana-S3 - Edisi Sosialisasi Oktober 2009 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik S3 2009
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi PS S3
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi PS S3
    4. Buku 3B-Borang Unit Pengelola S3
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen S3
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS S3
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS S3
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan S3
    9. Pedoman Evaluasi Diri
  9. Borang Diploma - Edisi Sosialisasi Oktober 2009 (gabungan seluruh dokumen - 1MB RAR):
    1. Buku 1-Naskah Akademik 2009
    2. Buku 2-Standar dan Prosedur Akreditasi PS
    3. Buku 3A-Borang Akreditasi PS
    4. Buku 3B-Borang Unit Pengelola
    5. Buku 4-Panduan Pengisian Instrumen
    6. Buku 5-Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi PS
    7. Buku 6-Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi PS
    8. Buku 7-Pedoman Asesmen Lapangan
    9. Pedoman Evaluasi Diri
Kurikulum Perguruan Tinggi Indonesia
  1. Kepmendiknas 232/U/2000: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa (pdf)
  2. Kepmendiknas 045/U/2002: Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
  3. Buku panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (situs 01, situs 02)
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Indonesia Qualification Framework)
  1. 31 Tahun 2006: Sistem Pelatihan Kerja Nasional, termasuk membahas tentang: (1) SKKNI-Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan (2) KKNI-Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia - situs asli.
  2. Pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerah (situs asli)
  3. Perpres 8 Tahun 2012: Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau Indonesian Qualification Framework (IQF) - lengkap dengan lampirannya (situs asli)
    1. Sosialisasi KKNI Tahun 2011:
      1. Sosialisasi KKNI Nasional (situs asli)
      2. Kompetensi dan Learning Outcomes Dikti (situs asli)
      3. Penyusunan Learning Outcomes Program Studi (situs asli)
    2. Deskriptor (2010):
      1. Contoh generik
      2. Prodi Administrasi Publik
      3. Prodi Akuntansi
      4. Prodi di bidang Politik dan Pemerintahan
      5. Prodi Biologi
      6. Prodi S1-Fisika
      7. Prodi Hukum
      8. Prodi Kesehatan dan Kedokteran
      9. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial
      10. Prodi Kimia
      11. Prodi Matematika
      12. Prodi Pertanian - Kedokteran Hewan
      13. Prodi Pertanian - Kehutanan
      14. Prodi Pertanian - Perikanan dan Perairan
      15. Prodi Pertanian - Pertanian
      16. Prodi Pertanian - Peternakan
      17. Prodi Pertanian - Teknologi Pertanian
      18. Prodi Seni
      19. Prodi Teknik
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
  1. Portal Sistem Penilaian Angka Kredit Dosen Ditjen Dikti.
  2. Surat Edaran Direktur Diktendik no. 64/E4.3/2012: Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat Jabatan Akademik Dosen
  3. Surat Edaran Dirjen Dikti no. 24/E/T/2012: Kebijakan Layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen.
  4. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 1037/E4.3/2011: tatacara penyampaian kelengkapan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dosen (situs asli).
  5. Surat Edaran Sekjen Diknas 71936/A4/KP/2011: Usulan Jabatan Fungsional (situs asli)
  6. Surat Edaran Dirjen Dikti 2002/Dl.3/C/2008: Pengisian Surat-surat Pernyataan dan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Dosen (DUPAK) (situs lain)
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara PER/60/M.PAN/6/2005: Perubahan atas ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri PAN tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
  8. PP 99 Tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
  9. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Dosen untuk Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar.
  10. Surat Edaran Dirjen 190/D/T/2011: validasi Karya Ilmiah bagi calon pengusul JFD Lektor Kepala dan Guru Besar, beserta format lembaran pengesahannya dan format fakta integritas. (situs asli)
  11. Kepka BKN no 12 Tahun 2002: Juknis PP no. 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS (situs asli)
  12. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli). Lampiran: I IIa IIb IIc IId IIe III IV; antara lain Lampiran IIe: Rasional perhitungan jumlah jam kerja per minggu
  13. Kepmendiknas 074/U/2000: Tata cara tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen
  14. Keputusan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN: 61409/MPK/KP/1999 dan nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999: petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya (html). Lampiran: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
  15. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Lampiran: I II III
Pembukaan Program Studi Baru dan Persyaratan Double Degree
  1. Tatacara pembukaan prodi baru dari Ditjen Dikti.
  2. 108/DIKTI/Kep/2001: Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi (situs asli)
  3. Persyaratan dan ketentuan tentang pelaksanaan program Double Degree
Pemberian Ijin untuk Perguruan Tinggi Asing
  1. Perpres No. 77 tahun 2007: Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (situs asli)
  2. PP 17 Tahun 2010: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan beserta penjelasannya, baca hal 161-168 tentang kerjasama Lembaga Pendidikan Asing dengan Satuan Pendidikan Indonesia.
  3. Permendiknas 26 Tahun 2007: Kerja sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri (situs asli) (ini untuk kerjasama dengan LN, kalau yang antar PT masih pakai Kepmendikbud no 264/U/1999)
  4. Prosedur Ijin Mengajar Tenaga Ahli Asing dan Tenaga Sukarela Asing (situs asli)
  5. Permendiknas 66 Tahun 2009: Pemberian Izin Pendidik dan Tenaga Kependidikan Asing pada Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal di Indonesia (situs asli)
  6. Surat edaran Dirjen Imigrasi Kemenkumham No. IMI-IZ.01.10-1217 tanggal 07 Juni 2010: Persyaratan dan visa dan ijin tinggal terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing (situs asli)
  7. Surat Edaran Direktur Kelembagaan dan Kerjasama no.4437/E2.2/2011 tanggal 11 Juli 2011: Pemberitahuan Waktu Pelayanan pada Direktorat Kelembagaan Ditjen Dikti (situs asli)
Gaji dan Tunjangan PNS/ABRI
  1. PP No. 15 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs asli).
    Lampiran PP no. 15 Tahun 2012 (situs asli).
  2. PP No. 16 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (situs asli).
    Lampiran PP no. 16 Tahun 2012 (situs asli).
  3. PP No. 17 Tahun 2012: Perubahan Keempat Belas atas PP no. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian NRI (situs asli).
    Lampiran PP no. 17 Tahun 2012 (situs asli).
  4. PP No. 18 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (situs asli).
  5. PP No. 19 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota TNI (situs asli).
  6. PP No. 20 Tahun 2012: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian NRI (situs asli).
  7. PP No. 19 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia (situs asli)
  8. PP No. 18 Tahun 2011: Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan (situs asli)
  9. PP No. 17 Tahun 2011: Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya (situs asli)
  10. PP No. 16 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Lampiran I s/d V (situs asli)
  11. PP No. 15 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia beserta Lampiran I s/d V (situs asli)
  12. PP No. 14 Tahun 2011: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya beserta Lampiran I s/d VIII (situs asli)
  13. PP No. 13 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (situs asli)
  14. PP No. 12 Tahun 2011: Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (situs asli)
  15. PP No. 11 Tahun 2011: Perubahan Ketiga Belas atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. Lampiran PP 11 Tahun 2011. (situs asli)
  16. PP No. 41 Tahun 2009: tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor.
    Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor (situs asli)
Lain-lain
  1. Permenkeu No.33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (situs asli)
  2. Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.
  3. Arahan Mendikbud pada Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Pusbangtendik, Depok: 27 Februari 2012 (situs asli).
  4. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas: Ringkasan Eksekutif Seminar Nasional Pendidikan Indonesia 2010
  5. PMK No.238/PMK.05/2010: Pengelolaan Endowment fund dan dana cadangan pendidikan (situs asli). Siaran pers Menteri Keuangan.
  6. Peraturan Pemerintah Tentang PNS:
    1. UU 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
    2. UU No. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4.
    3. UU No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3.
    4. PP 40 Tahun 2010: perubahan atas PP. 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS.
    5. PP 63 Tahun 2009: perubahan atas PP. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3.
    6. PP 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
    7. PP 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs asli)
    8. PP 8 Tahun 2009 (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2) tentang perubahan kesebelas atas PP. 7 tahun 1977 tentang penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1,lokasi 2).
    9. PP 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    10. Lampiran I-VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2009: penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    11. PP 30 Tahun 1980: Peraturan disiplin PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    12. PP 7 Tahun 1977: Peraturan gaji PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
    13. Permenkeu 110/PMK.05/2010: Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi PNS (pdf, situs asli)
    14. Kumpulan Pedoman untuk Pengelolaan CPNS/PNS
      1. Pedoman Pengadaan PNS
      2. Pedoman Formasi PNS
      3. Pedoman untuk CPNS
      4. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
      5. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Struktural
      6. Pedoman Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional
      7. Pedoman Pendidikan dan Pelatihan PNS (DIKLAT)
      8. Pedoman tentang Disiplin PNS
      9. Pedoman Penilaian Kinerja PNS
      10. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
      11. Pedoman Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
      12. Pedoman Kenaikan Pangkat PNS
      13. Pedoman Cuti Tahunan: Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Besar, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, CLTN
      14. Pedoman Pernikahan PNS
      15. Pedoman Pemberhentian/Pensiun PNS
    15. Undang-undang Kepegawaian
      1. UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, situs asli)
      2. PP 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)
    16. Disiplin PNS
      1. PP 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
      2. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
      3. PP No. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (situs asli)
      4. PNS dilarang memangku jabatan rangkap
    17. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS - DP3
      1. PP No. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (situs asli)
      2. Surat Edaran Kepala BKN No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (situs asli)
      3. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
    18. Alih Profesi PNS & Mutasi Dosen
      1. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli): pasal 2 ayat 6
      2. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
      3. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
      4. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
      5. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
      6. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)
  7. Tentang Tugas Belajar
    1. Kumpulan penjelasan tentang tunjangan belajar bagi dosen/PNS.
    2. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (situs asli)
    3. Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004: Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
    4. Surat Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010, 01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
    5. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010, 27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
    6. Permendiknas 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
    7. Produk hukum pendidikan yang ada kaitan dengan perhitungan angka kredit atau kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
      1. PP. 3 tahun 1980: pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
      2. PP. 99 tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
      3. Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat diunduh di sini.
      4. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.
      5. Kepmendiknas No. 36/D/O/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen, dapat diunduh di sini.
    8. Surat Edaran Kabiro Kepegawaian Kemdiknas
      1. Nomor 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen (situs asli).
        Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos dan terima tunjangan.
      2. Nomor 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana) (situs asli).
        Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar, maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku segala ketentuan tugas belajar.
    9. Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifikasi Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di lokasi 1 atau lokasi 2.
    10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk barang bawaan Penumpang dari LN
      1. 188/PMK.04/2010: Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Barang Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung mulai 01 Januari 2011, dapat diunduh di sini beserta lampirannya.
      2. 28/PMK.04/2008: Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. Ketentuan pembebasan Bea Masuk berlaku untuk PNS Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di LN minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.
  8. Ketentuan bebas PPh bagi beasiswa diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah dengan PMK 154/PMK.03/2009):
    1. UU PPh No. 36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2, sedangkan penjelasan atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2.
    2. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009 (tentang Perubahan atas PMK No. 246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di sini.
  9. BPPS - Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana
    1. BPPS Online: Situs online untuk pendaftaran BPPS
    2. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28 Feb 2011: Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS (situs asli). Pencabutan terhadap persyaratan calon penerima BPPS harus memiliki jabatan fungsional minimal AA terdapat dalam SE 419 ini.
    3. Keputusan Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti Kemendiknas) No. 481/D4.4/2010:
      1. No. 481/D4.4/2010, 19 Februari 2010: Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti (1,3MB pdf atau 0,75 MB zip).
      2. No. 1185.1/D4.4/2010, 10 Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri (dapat unduh pula di sini)
  10. Ijazah Hilang
    1. Permendiknas 59 tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)
    2. Persyaratannya dan format surat keterangan pengganti ijazah diatur oleh masing-masing sekolah. Di bawah ini ada contoh UNDIP (html) dan UNS (pdf).
  11. Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
    1. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
    2. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (situs asli)
    3. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli)
    4. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (situs asli)
    5. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan barang/jasa pemerintah
    6. Keppres 80 Tahun 2003 (Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II): Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
    7. Standar Biaya Umum (SBU):
      1. 2013: 37/PMK.02/2012 (Lampiran)
      2. 2012: 84/PMK.02/2011 (Lampiran)
      3. 2011: 100/PMK.02/2010
      4. 2010: 01/PM.2/2009
      5. 2009: 64/PMK.02/2008
      6. 2008: 81/PMK.02/2007
    8. Standar Biaya Khusus (SBK):
      1. Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2012 (situs asli)
      2. Peraturan Menteri Keuangan No 164/PMK.05/2011: Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (situs asli)
      3. Peraturan Menteri Keuangan No 120/PMK.02/2011 (situs asli)
      4. Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.02/2010: Perubahan atas PMK No 123/PMK.02/2010 SBK TA 2011 (situs asli)
      5. Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.02/2010: Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 (situs asli)
      6. Peraturan Menteri Keuangan No 69/PMK.02/2008: Penyusunan Standar Biaya Khusus (situs asli)
      7. Peraturan Dirjen Anggaran No PER-02/AG/2010: Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2011 (situs asli)
      8. Peraturan Dirjen Anggaran No PER-01/AG/2009: Petunjuk teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2010 (situs asli)
  12. Peraturan Tentang Pajak Penghasilan dan Bebas Pajak Impor
    1. UU No. 36 tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (situs asli); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983
    2. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (situs asli).
    3. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (situs asli).
    4. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
    5. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (situs asli)
    6. Permenkeu No. 16/PMK.03/2010: Tatacara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (situs asli)
    7. PP No. 68 tahun 2009: Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (situs asli: 01 02)
    8. PP 45 Tahun 1994: pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.
    9. Peraturan Menteri Keuangan No 244 /PMK.031/2008: pajak penghasilan.
    10. Tata cara pensiun PNS - Dosen
      1. Pedoman Pemberhentian/Pensiun PNS
      2. UU Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (situs asli) - Pasal 67 ayat 4 dan 5.
      3. UU Nomor 11 tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (situs asli)
      4. PP Nomor 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
      5. PP Nomor 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (situs asli) - Perubahan 2.
      6. PP Nomor 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS - (situs asli) - Perubahan 1.
      7. PP Nomor 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (situs asli)
      8. PP Nomor 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (situs asli)
      9. KEP/23.2/M.PAN/2/2004: Penataan Pegawai Negeri Sipil (antara lain: pensiun dini) - situs asli
      10. Kepmenkeu No. 478 Tahun 2002: Persyaratan dan besarnya manfaat tabungan hari tua bagi PNS (situs asli)
      11. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02/SE/1987 tentang batas usia pensiun PNS (situs asli). Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan batas usia pensiun dapat dilihat di situs BAKN.
      12. Peraturan Pensiun Guru Besar/Profesor
        1. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
        2. Surat Edaran Dirjen Dikti 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
        3. Surat Edaran Dirjen Dikti 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
        4. Surat Edaran Dirjen Dikti 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
      1. Catatan: (1) Seorang PNS non dosen (yang tidak memiliki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya) menurut aturan akan pensiun pada usia 56 tahun. (2) Bila alih tugas menjadi PNS dosen, usia pensiun menjadi menjadi 65 tahun. (3) Bila diangkat jadi Guru Besar usia pensiun sampai 70 tahun. (4) Jika diperpanjang lagi sebagai Guru Besar Emeritus bisa sampai 75 tahun.
      2. Pembebasan Pajak Impor
        1. Kepmenkeu 143/KMK.05/1997: Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
  1. Produk hukum yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
  2. Reformasi Birokrasi
    1. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
    2. Permenpan No 20 Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
    3. Permen PAN dan RB No.29 Tahun 2009: Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  3. Hasil Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdiknas
    1. Tayangan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
    2. Ringkasan Kegiatan RBI Tahun 2010
    3. Pedoman Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS)
    4. Laporan Kajian Manajemen Konstruksi Alur Kerja untuk e-Layanan
    5. Laporan Kajian Manajemen Pemantauan Alur Kerja untuk e-Layanan
    6. Laporan Kajian Manajemen Pengamanan e-Layanan
    7. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen MPDM
    8. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PMPTK
    9. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PNFI
    10. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Setjen
    11. Buku Saku Budaya Kerja Kemdiknas
    12. Buku Saku Manajemen Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas
    13. Buku Saku Pengembangan Sistem Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja
    14. Buku Saku Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
    15. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Individu Kemdiknas
    16. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi Kemdiknas
    17. Kajian Model Konseptual Sistem e-Pembelajaran
    18. Kajian Model Konseptual Materi e-Pembelajaran
    19. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi
    20. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah
    21. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Guru
    22. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Dosen
    23. Kajian Analisis Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah
    24. Kajian Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah
  4. Materi sosialisasi dan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK (Tayangan MS PowerPoint: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17)
  5. Pengadaan Barang dan Jasa
    1. UU 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
    2. UU 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (situs asli)
    3. UU 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (situs asli)
    4. PP 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (situs asli)
    5. PP 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
    6. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (situs asli)
    7. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa - lengkap dengan lampirannya (situs asli)
    8. PP 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) - situs asli
    9. Keppres 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (situs asli)
    10. PP 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
  6. Peraturan Tentang Yayasan
    1. UU 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU 16 Tahun 2001 (situs asli).
    2. UU 16 Tahun 2001: Yayasan (situs asli)
    3. PP 38 Tahun 2009: Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada yayasan. (situs asli).
    4. PP 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (situs asli).
    5. Contoh Akta Yayasan (situs 1, situs 2).
  7. Peraturan Tentang Penerbitan Berkala ilmiah
    1. Permendiknas 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli).
    2. Peraturan Dirjen Dikti 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
    3. SE. Dir. DP2M 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli).
  8. Perkawinan PNS
    1. UU 1 Tahun 1974: Perkawinan (situs asli)
    2. PP 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
      Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
    3. PP 45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
    4. PP 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
    5. PP 9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (situs asli)
    6. SE Kepala BKN no. 48 Tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
    7. SE Kepala BKN no. 08 Tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
  9. Sejarah panjang perguruan tinggi di Indonesia menuju BHP dan pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi.
  10. Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/Kedokteran (situs asli)
    1. Permenkes No.028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Situs 1, Situs 2)
    2. Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    3. UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (Situs 1, Situs 2)
    4. UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    5. UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Situs 1, Situs 2)
    6. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Situs 1, Situs 2)
    7. UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia (Situs 1, Situs 2)
    8. UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Situs 1, Situs 2)
    9. UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Situs 1, Situs 2)
    10. UU no. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Situs 1, Situs 2)
    11. UU no. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika (Situs 1, Situs 2)
    12. UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan (Situs 1, Situs 2)
    13. UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras (Situs 1, Situs 2)
    14. UU  no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Situs 1, Situs 2)
    15. Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpratek medik (Situs 1, Situs 2)
    16. Kode Etik Kedokteran (Situs 1, Situs 2)
  11. Program Magang Dikti:
    1. 2012: Surat edaran dan Panduan (situs asli)
      1. Surat Keputusan Direktur Diktendik No. 655/E4.3/2012: Penetapan dosen magang dan PT Pembina TA 2012.
      2. Surat edaran dan jadwal penyerahan peserta Program Magang Dikti Tahun 2012 kepada PT Pembina (Surat 1 dan Surat 2)
      3. Berkas Lengkap: (a) Pengumuman Universitas Pembina dan Peserta Magang Dikti (docx, pdf), (b) Lampiran, (c) Panduan. (situs asli). Berkas yang sudah digabung menjadisatu rar file yang berisi: (a) Panduan Magang, dan (b) Berkas Pengumuman Magang. Catatan: Peserta magang cukup unduh berkas rar file (1,85 MB) yang sudah lengkap ini.
      4. Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Magang (situs asli)
      5. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
      6. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
    2. 2011: Surat Edaran dan Panduan
      1. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
      2. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
  12. Cuti dan Libur Bersama Secara Nasional
    1. Tahun 2012 (situs asli)

Daftar peraturan di atas dikembangkan pertama kali dari email yang berasal dari milis:
To: DiktiGroup@yahoogroups.com
From: fitrith@hotmail.com
Date: Tue, 14 Jul 2009 14: 47: 57 +0000
Subject: [DG] Re: Minta Informasi
Diposting oleh di
Label: artikel, buku, slide, video

Sering dilihat, yang lain mungkin penting